Disusun Oleh Toni Tanamal
Pengembangan Dari Koran Kompas
Pengendalian penduduk untuk menahan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melalui program keluarga berencan (KB) sekarang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya karena tidak ada komitmen politik, terutama dari pemerintah daerah. Karena Program Keluarga Berencana (KB) ini tidak dianggap sebagai persoaalan urgen atau bisa dibilang bahwa ini bukan hal yang luar biasa. Akibatnya jumlah penduduk di Indonesia kini mencapai 237,6 juta jiwa (hasil sensus penduduk tahun 2010). Dengan demikian, proyeksi kependudukan untuk memenuhi target-target tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) tahun 2015 akan meleset karena target 237,8 juta jiwa jumlah penduduk nyaris terlampaui.
Demikian pengemuka dalam seminar “ Peranan DPRD Provinsi dalam Pengendalian jumlah penduduk 2010 ”. Tidak adanya komitmen politik pada program Keluarga Berencana. Jika adapun mungkin lebih rendah dari tahun 1980-an. Tidak ada pemahaman akan urgensi program KB. Padahal, komitmen itu penting untuk sosialisasi KB. Ketidakadaan komitmen politik menghasilkan kebijakan yang tidak mendukung pelaksanaan program KB dan berdampak pada minimnya alokasi anggaran, ketiadaan peraturan daerah, dan kelembagaan untuk program KB. Setidaknya program KB 85 persen peraturan daerah tak mendukung program KB seadangkan komitmen politik saja tidak cukup setiap daerah perlu memahami persoalan yang sedang kita hadapi, dan harus benar-benar diperhatikan.
Pada era sentralisasi, tahun 1970 - 2003, Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program BKKKBN pusat Pristy Walyo mengatakan bahwa komitmen politiknya lebih kuat. Ada berbagai kebijakan untuk mendukung program KB hingga tingkat kecamatan. Dan harus ada sinergi antara pusat dan daerah sejak perumusatan kebijakan hingga pengawasan. Untuk mengejar target sasaran tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) tahun 2015. Harus meprioritaskan program untuk 9,1 persen penduduk yang ingin menjadi akseptor KB. Keluarga miskin dan generasi muda juga akan menjadi target utama program yang akan dijlankan nanti.
Karena boleh dibilang penyebab peningkatan yang signifikan dari jumlah peduduk di Indonesia rata-rata berasal dari keluarga miskin mungkin disebabkan tidak terjangkaunya salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program keluarga berencana (KB) tersebut boleh dibilang masalah keuangan mungkin menurut mereka “buat makan sehari-hari juga susah”. Selain keluarga miskin kenapa yang jadi target utama dalam program keluarga berencana ini adalah para generasi muda sebab menurut saya menanamkan suatu hal yang nantinya dapat berdampak untuk masa yang akan datang harus diberikan sejak dini sebelum terjadinya kata terlambat. Terus Kenapa sih harus program KB yang harus secepat mungkin di terapkan ? karena pengendalian penduduk yang paling efektif hanya biasa dilakukan melalui program ini. Kalau saja akseptor KB dapat tambahan minimal 1 persen dalam satu tahunnya, maka target MDGs pasti akan tercapai, Sehingga di harapkan tahun 2015 akseptor KB mencapai 65-68 persen dan jumlah peduduk pada tahun 2015 mencapai 247,6 juta jiwa.
Jika seandainya program keluarga berencana tidak sesegera mungkin di laksanakan itu dapat menyebabkan laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali, sehingga kebutuhan pembiayaan pelayanan dasar akan membengkak, terutama penyediaan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Sungguh tak akan terbayangkan jika laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali itu benar-benar terjadi, apa jadinya nanti jika terus menambahnya jumlah keluarga miskin dinegara kita, sudah dipastikan tingkat kebodohan generasi penerus yang makin meningkat karena minimnya persediaan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan, didukung dengan banyaknya jumlah pengagguran karena persaingan didunia kerja semakin meningkat, terabaikannya fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak dikarenakan tidak seimbangnya antara sipelayan dengan yang dilayaninya. Dan itu akan berimbas pada kualitas Negara kita sendiri, sungguh sangat mengerikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar